SOLOK, Rabu (19/06) Kali pertama ditahun 2013 Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Solok digelar yang bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Solok yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota selaku Wakil Ketua TKPK Kota H. Suryadi Nurdal, SH dan jajaran TKPK Kota Solok Tahun 2013.

Rapat koordinasi ini dipandu oleh Kepala Bappeda selaku Sekretaris TKPK Ir. Hj. Helmiyati. Beliau menyampaikan bahwa sejak Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45/137/KPTS/WSL-2013 Tanggal 1 Maret 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2013 keluar, baru kali ini dapat melaksanakan koordinasi TKPK, namun demikian sebelumnya melalui pokja telah melaksanakan pertemuan diantaranya pokja pendataan dan informasi.

Pada kesempatan itu, beliau juga menyampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD terkait penanggulangan kemiskinan tahun 2013 yang telah dihimpun melalui sekretariat TKPK Kota Solok, dan berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 9 (sembilan) SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan ditambah program PNPM dengan total anggaran Rp. 7.327.303.750,-.

Disamping itu, beliau juga menyampaikan persandingan data penerima bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin) dengan dan penerima program perlindungan sosial 2011 bahwa dari quota penerima raskin 2013 sebanyak 2.507 RTSPM terdapat 1.358 RTSPM yang tercantum dalam PPLS 2011, sedangkan sisanya sebanyak 1.149 RTS tidak tercantum, namun merupakan hasil verifikasi yang dilakukan sebelum pendistribusian raskin dan berdasarkan musyawarah ditingkat kelurahan.  Beranjak dari data inilah nantinya diharapkan kepada SKPD dalam melakukan pengintervensian melalui program dan kegiatan yang ada.

Senada dengan yang disampaikan sekretaris TKPK, Wakil Ketua TKPK H. Suryadi Nurdal juga menegaskan dalam arahanya kepada setiap SKPD untuk mempergunakan data PPLS 2011 dalam penetapan sasaran dalam melaksanakan kegiatannya, terutama yang telah disandingkan dengan data penerima raskin. Hal ini juga tentunya tidak terlepas karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Beliau juga mengharapkan kebersamaan dari dunia Usaha, BUMN, BAZ dan lembaga perekonomian yang ada didaerah untuk dapat bersinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan tidak mengesampingkan program dan kegiatan yang sudah ada, untuk itu beliau mengharapkan melalui pokja kemitraan dapat menindaklanjutinya.

Dalam kesempatan itu beliau juga mengingatkan semua peserta rapat untuk dapat menyikapi dengan bijak keputusan pemerintah dalam menaikan harga BBM dan tentunya juga dapat menunjukkan sikap keprihatinan guna menjaga hati masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga tersebut, walaupun tidak dapat juga dipungkiri bahwa semua kalangan ikut merasakannya baik itu, pegawai negeri, TNI/POLRI, swasta dan lainya.