Rapat pertama Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2015 dan bertempat di ruang rapat Bappeda Kota Solok. Wakil Walikota Solok, H. Zul Elfian, SH, MSi selaku Ketua TKPK Kota Solok langsung memimpin rapat ini yang dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari kelompok kerja dan kelompok program.

Pada rapat kali ini dibahas beberapa hal yaitu:

  1. Evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Solok tahun 2014,
  2. Keberlanjutan Komite Pelaksana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (KP3K) Kelurahan,
  3. Rencana Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, dan
  4. Persiapan dalam verifikasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015.

Ir. Hendaukhtri, Kepala Badan KBPMP Kota Solok selaku Wakil Sekretaris I TKPK Kota Solok menjelaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2014 secara umum baik dan output kegiatan yang dilaksanakan adalah sebesar 97%. Untuk kegiatan KP3K kelurahan dilaporkan bahwa terdapat 7 Kelurahan yang telah melaksanakan pertemuan/rapat-rapat yaitu Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Nan Balimo, Kelurahan Tanjung Paku, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Kampung Jawa. Sedangkan untuk rencana pertemuan dengan KS3 plus belum terealisasi disebabkan banyaknya volume kegiatan dari Pembina. Dilanjutkan oleh Kepala BPS Kota Solok, Bapak Yuliandri, SE, MM selaku Wakil Ketua Pokja pendataan dan Informasi TKPK Kota Solok dalam kesempatan tersebut juga mensosialisasikan rencana Pemutahiran BDT 2015 terhadap 40,6 juta RTS dimana daftar awal yang diambil adalah dari BDT 2011. Langkah awal yang akan dilakukan adalah akan diadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) antara lurah, camat, Bappeda melalui rapat khusus. FKP dilaksanakan di 13 Kelurahan di Kota Solok dengan melibatkan 2 orang fasilitator yang direkomendasikan oleh Ketua TKPK sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan oleh BPS.

Persiapan dalam verifikasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja. Dra. Andriani, Kabid Bantuan dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosnaker selaku Ketua Pokja pendataan dan Informasi TKPK Kota Solok menjelaskan bahwa jumlah JKN Kota Solok masih ditemukan bermasalah seperti dalam verifikasi data ditemui kendala alamat yang tidak ditemui dan ada yang sudah meninggal.

Pada akhir rapat, Ketua TKPK Kota Solok menegaskan bahwa kemiskinan adalah permasalahan kita bersama, untuk itu dituntut peran aktif SKPD maupun BUMN/BUMD yang ada dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Untuk pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) harus melibatkan lurah, camat dan SKPD terkait, begitu juga dengan rapat-rapat KP3K yang akan dilaksanakan oleh kelurahan. Selain itu, data hasil verifikasi diharapkan valid dan akurat agar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan dijalankan tepat sasaran.