Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (good local governance and clean government) bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan dan penegakan peraturan daerah yang berkeadilan.

Tiga tahun pelaksanaan misi ini telah terlihat upaya ke arah yang lebih baik, diantaranya melalui :

  • Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Kota Solok yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan penempatan personil sesuai dengan formasi pada masing-masing SKPD.
  • Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional formal dan non formal melalui tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis.
  • Pemberian reward dan punishment bagi pegawai, diantaranya melalui penilaian dan penghargaan pegawai berprestasi setiap tahunnya.
  • Terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota dan DPRD melalui forum-forum pertemuan, sidang, hearing, kunjungan kerja bersama serta pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan produk kebijakan daerah.
  • Adanya penyempurnaan produk hukum dengan memperhatikan kesesuian dengan produk hukum yang lebih tinggi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah, melalui 29 Peraturan Daerah yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dengan DPRD dan 142 Peraturan Walikota.
  • Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum melalui sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik.

 

Sementara itu, untuk mewujudkan transparansi upaya yang telah dilakukan diantaranya:

  • Terbukanya komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui dialog antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  • Akses informasi  masyarakat maupun pihak lain dengan teknologi informasi melalui Website Pemerintah Kota Solok http://solokkota.go.id dan website SKPD diantaranya http://bappeda.solokkota.go.id
  • Dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam hal pengadaan barang dan jasa.
  • Adanya apilikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online untuk mewujudkan jaminan identitas diri masyarakat Kota Solok.

Dalam hal peningkatan pelayanan publik, yang telah dilakukan diantaranya :

  • Diperolehnya Sertifikat ISO 9001:2008 oleh 3 unit kerja yakni Kantor Pelayanan Perizinan, Puskesmas KTK dan Puskesmas Tanah Garam.
  • Pusat Pelayanan Terpadu Tumbuh Kembang dan Rawat Inap Anak memanfaatkan ex- Gedung DPRD Kota Solok
  • Terdapat 40 jenis perizinan yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan telah memiliki SOP.
  • Adanya pengukuran tingkat kepuasan masyarakat melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui penyebaran kuisioner kepada masyarakat yang mengurus izin, dengan tingkat IKM  pada tahun 2012 mencapai 80,80, yang berarti bahwa kinerja pelayanan perizinan telah memberikan persepsi yang positif pada masyarakat.