1. Sejarah Kota Solok Sebelum Menjadi Kotamadya

Kota Solok (kotamadya Solok) dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi Kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin Dt. Penghulu Sati, yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok    di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT Dt. Bandaro Hitam, selajutnya secara bulat menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solok menjadi Kotamadya Solok. Untuk itu, dibentuklah Panitia Perjuangan Kotamadya Solok, dengan susunan pengurus :

                Ketua                    : NHT Dt. Bandaro Hitam

                Wakil Ketua        : A.Dt. Bandaro Basa

                Sekretaris            : Lahar Sahiah Putiah

                Anggota               : Marah Adin Dt. Penghulu Sati

                                                 : Sultani St. Malako

                                                 : Dr. A. Darwis Dt. Batu Basa

                                                 : A. Munaf Dt. Batuah

Berhubung terjadi agresi Belanda Tahun 1949, maka kerja panitia terhenti, dan setelah terbentuk Pemerintahan Darurat pada Bulan Mei 1949, maka kepanitian dilanjutkan oleh suatu Panitia Kota Kecil, dengan susunan pengurus :

                Ketua                    : NHT Dt. Bandaro Hitam

                Wakil Ketua        : A. Dt. Bandaro Basa

                Sekretaris            : Awal Dt. Rajo Alam

                Bendahara          : A. Dt. Peto Rajo

                Anggota               : Johar Bandaro Alam

Harapan ini kemudian, mendapatkan sambutan dari Pemerintah Pusat, dan dalam rangka kemungkinan diresmikannya Nagari Solok menjadi Kotamadya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Peresmian pada  6 Januari 1968 bertempat di Mesjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan Panitia Sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok saat itu, Letkol. Drs.Zaghloel St. Kebesaran, pada Tanggal 16 Desember 1970 usaha pemantapan realisasi Kotamadya Solok dipenuhi Pemerintah Pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, dengan pejabat Walikota Pertama   Bapak Drs. Hasan Basri.

2. Sejarah Kota Solok Setelah Menjadi Kotamadya

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan Kotamadya Solok, oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Prof. Harun Zain, diangkatlah beberapa pembantu Kepala Daerah Tk.II Kotamadya Solok :

                Sekretaris Daerah                            : Drs. Saidani

                Staf Ahli Bidang Administrasi       : Nasri Nazar

                Staf Ahli Bidang Pemerintahan   : Drs. Alimin Sinapa

                Staf Ahli Bdang Ekonomi               : Syafri Syafei

Mulai 21 Desember 1970 secara resmi Kantor Balaikota Solok telah dibuka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka penyempurnaan aparat dan fasilitas bagi kelancaran pemerintahan, dilanjutkan melalui Keputusan KDH Tk. II Kotamadya Solok Nomor: 21/Desth/Wako/71 Tanggal 10 Maret 1971, dibentuklah 13 resort administratif :

  1. Resort Tanah Garam
  2. Resort VI Suku
  3. Resort Sinapa Piliang
  4. Resort IX Korong
  5. Resort Kampai Tabu Karambia (KTK)
  6. Resort Aro IV Korong
  7. Resort Simpang Rumbio
  1. Resort Koto Panjang
  2. Resort Pasar Pandan Air Mati
  3. Resort Laing
  4. Resort Tanjung Paku
  5. Resort Nan Balimo
  6. Resort Kampung Jawa

Yang dilanjutkan dengan pengangkatan 13 Kepala Resort melalui Keputusan KDH Tk. II Kotamadya Solok Nomor: 26/Desth/Wako/71 Tanggal 2 April 1971 dan penetapan Rukun Tetangga (RT) untuk masing-masing Resort melalui Keputusan KDH Tk. II Kotamadya Solok Nomor UP/059/Wako/1971 Tanggal 1 November 1971 serta pengangkatan Sekretaris Resort melalui Keputusan KDH Tk. II Kotamadya Solok Nomor 04/Pemda/SLK/72 Tanggal 10 Maret 1972, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1980 seluruh Resort berubah status menjadi Kelurahan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982, dibentuklah dua kecamatan, yaitu :

  1. Kecamatan Lubuk Sikarah yang terdiri dari 7 Kelurahan (Tanah Garam, VI Suku, Sinapa Piliang,IX Korong, Kampai Tabu Karambia (KTK),Aro IV Korong, Simpang Rumbio).
  2. Kecamatan Tanjung Harapan yang terdiri dari 6 Kelurahan (Koto Panjang, Pasar Pandan Air Mati,Laing,Tanjung Paku, Nan Balimo, Kampung Jawa).

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penggunaan istilah "Kotamadya" dirubah dengan istilah "Kota" sehingga secara resmi kemudian sebutan "Kotamadya Solok" diganti menjadi "Kota Solok".