Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan profesional mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, sekaligus mampu memperluas pilihan yang dapat dilakukan  dalam rangka peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Oleh sebab itu, pembangunan daerah hendaknya dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan kondisi yang diinginkan tersebut, kebijakan pembangunan daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 dan prestasi yang telah diraih kurun waktu 2010-2013, serta prioritas pembangunan daerah pada tahun 2014 yang merupakan pengejawantahan dari RKPD Tahun 2014 dan RPJMD Tahun 2010 – 2015, adalah sebagai berikut :

1)    Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah;

2)    Diprioritaskan pada program yang bersifat penting dan mendesak untuk dilakukan;

3)    Realistis untuk dilaksanakan;

4)    Diprioritaskan pada program yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung;

5)    Diprioritaskan untuk pembiayaan program pembangunan yang berkelanjutan.

Disisi lain komposisi APBD Kota Solok Tahun 2013, masih didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 54 % yang dalam tataran ideal belanja pegawai itu seharusnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk itu, diperlukan imbangan strategi yang tepat sehingga tetap dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Berkenaan dengan hal itu, APBD harus lebih diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah, dan harapan besar tersebut bisa dilaksanakan jika, perencanaan anggaran belanja setiap program/ kegiatan efisien, tepat sasaran, wajar, tidakunderfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih) dan harus dipastikan bahwa setiap Satuan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di setiap bidang dengan memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian sasaran dan visi misi pembangunan daerah.

Meskipun masih ada kendala lain yang dihadapi, terkait dengan keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi dengan persentase PNS Daerah berpendidikan sarjana strata satu keatas masih  61,21 % pada Tahun 2012, dan keterbatasan menggerakkan sepenuhnya partisipasi aktif masyarakat, yang ditandai dengan masih dianggarkannya pada APBD bantuan transportasi dalam kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat, dan sering tidak berkesinambungannya usaha ekonomi masyarakat jika tidak ada lagi bantuan dari Pemerintah Kota. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama  dalam meningkatkan daya saing daerah.

Memperhatikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan Kota Solok, sebagaimana tersebut diatas, maka strategi pembangunan daerah yang akan dijalankan, yaitu :

  1. Penguatan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur;
  2. Percepatan pertumbuhan dan pengembangan aktivitas sektor-sektor ekonomi prioritas daerah dan mempunyai daya ungkit dan pendorong utama pembangunan;
  3. Penajaman penganggaran  dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak;
  4. Kesinambungan program pembangunan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan; kesehatan dan perumahan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan.

dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2014 guna dukungan pencapaian target RPJMD Kota Solok  2010-2015 :

Prioritas 1:

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitasnilai-nilai adat dan kebudayaan daerah.

Prioritas peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah diarahkan untuk dapat menciptakan masyararakat yang beriman, bertaqwa dengan menjalankan syariat agama, peningkatan peran kelembagaan adat dan budaya dalam menggerakkan pembangunan, peningkatan nilai-nilai adat, seni dan budaya lokal serta pengembangan kesenian anak nagari. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah :

1)   peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama;

2)   peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kegiatan keagamaan;

3)   peningkatan kualitas pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal;

4)   peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan;

5)   peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai seni, adat dan budaya;

6)   peningkatan kualitas kelembagaan adat dan budaya

Prioritas 2:

Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan.

Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang selalu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah :

1)   peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai standar;

2)   peningkatan kompetensi guru;

3)   manajemen sekolah yang profesional;

4)   peningkatan minat baca masyarakat;

5)   pelayanan pendidikan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah.

Prioritas 3:

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah :

1)   peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang sesuai standar;

2)   peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kesehatan;

3)   peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat;

4)   terlaksananya manajemen pelayanan kesehatan yang profesional sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah. 

Prioritas 4:

Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang menjadi perhatian khusus mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah :

1)   penurunan jumlah penduduk miskin melalui perluasan lapangan kerja;

2)   penurunan jumlah angka pengangguran dan peningkatan kualitas kelembagaan sosial;

3)   peningkatan produktifitas usaha mikro dan kecil masyarakat;

4)   peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan;

5)   memberdayakan lembaga penanggulangan kemiskinan.

Prioritas 5:

Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran.

Prioritas peningkatan daya saing UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah karena peningkatan daya saing UMKM dapat mengatasi masalah ekonomi dan sosial sekaligus. Selain pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing UMKM juga berdampak terhadap pemerataan pendapatan dan hal ini akan berimplikasi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah :

1)   peningkatan kelembagaan dan dukungan modal usaha bagi UMKM;

2)   peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha dan produk UMKM;

3)   peningkatan investasi, iklim berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Prioritas 6:

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi.

Prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah :

1)   peningkatan kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur;

2)   peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah;

3)   peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;

4)   peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah;

5)   peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

Prioritas 7:

Peningkatan pelayanan infrastruktur kota.

Pembangunan infrastruktur kota akan memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kota meliputi jalan, jembatan, irigasi, prasarana dan sarana perdagangan dan sebagainya guna mendukung aktifitas masyarakat sehari-hari.

Prioritas 8:

Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih.

Prioritas Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih sangat penting bagi sebuah kota untuk memenuhi kebutuhan standar bagi masyarakat perkotaan. Bila hal ini kurang diperhatikan, akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah :

1)  peningkatan pengelolaan persampahan, air limbah dan drainase;

2)  peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih.

Prioritas 9:

Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.

Prioritas Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemuda dan olah raga yang representatif yang dapat menunjang peningkatan prestasi olah raga bagi siswa dan masyarakat serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Oleh karena itu, substansi inti dari prioritas ini adalah :

1)  peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana olah raga yang representatif;

2)  peningkatan kompetensi kelembagaan pemuda dan olah raga;

3)  peningkatan prestasi olah raga.

Prioritas 10:

Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Prioritas Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan pembangunan infrastruktur di pusat kota dan pinggiran, sehingga perkembangan fisik kota dapat lebih terarah dan terkendali sesuai dengan kondisi disetiap bagian wilayah kota.