Air minum dan sanitasi adalah layanan dasar yang pemenuhannya bukan sekedar meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup tetapi intinya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pada tahun 2019, Indonesia bisa mencapai target 100% akses sanitasi (universal access).

Pencapaian universal access tersebut berada pada sektor air minum, sektor sanitasi dan sektor air limbah. Pada sektor air minum, 85% penduduk Indonesia mendapatkan layanan air minum yaitu sebesar 60 liter/orang/hari, 15% penduduk mendapatkan layanan yang memenuhi kebutuhan pokok minimal untuk makan dan minum (lifeline consumption) sebesar 15 liter/orang/hari. Di sektor sanitasi, 85% penduduk Indonesia mendapatkan layanan sanitasi yang memenuhi SPM yaitu pada sektor air limbah sebanyak 85% penduduk mendapatkan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar on-site yang memadai.

Sedangkan 15% penduduk memiliki akses terhadap sistem pengolahan air limbah skala komunal/kawasan/kota. Sedangkan pada sektor persampahan, ditargetkan 80% sampah perkotaan dapat dikelola dan 20% sisanya dapat dikelola di fasilitas pengurangan sampah di perkotaan melalui praktik 3R (reduce, reuse, recycle). Sementara itu, 15% penduduk Indonesia lainnya ditargetkan memiliki fasilitas dan perilaku sanitasi dasar yang layak (basic improved sanitation) bagi kawasan berkepadatan rendah seperti pedesaan.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (Program PPSP) merupakan salah  satu program pemerintah sebagai modal dasar menuju pencapaian program sanitasi. Kota Solok termasuk salah satu Kabupaten/Kota yang perlu pemutakhiran dokumen PPSP pada tahun 2015. Dokumen tersebut adalah Sudi EHRA, Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS).

Untuk Kota Solok, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2013, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak adalah sebesar 93,2% dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sebesar 85,04%. Dari data ini Pemerintah Kota Solok perlu menyusun program dan strategi untuk pencapaian target RPJMN Tahun 2019. Diperlukan kerja keras dan kepedulian semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat agar target universal akses tercapai.

Untuk sanitasi yang paling penting adalah peningkatan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan penciptaan lingkungan untuk sanitasi yang layak. Jika masyarakat berperilaku tidak sehat maka biaya yang dibutuhkan akan semakin mahal. Selain itu minimalisasi timbulnya sampah, air limbah, limpasan air hujan serta perbaikan sitemon-site dan percepatan off-site merupakan upaya penting untuk mencapai sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam kepedulian program sanitasi terlihat juga dalam Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang beranggotakan 348 kab/kota se-Indonesia yang terdiri dari kepala daerah. Kota Solok merupakan salah satu kota yang ikut serta dalam AKKOPSI tersebut. Setiap tahunnya diadakan pertemuan AKKOPSI yang menunjukkan komitmen kepala daerah untuk memenuhi layanan sanitasi layak bagi masyarakatnya. Pada Tahun 2015 pertemuan AKKOPSI VII akan diselenggarakan di kota Padang Sumatera Barat.

Keseriusan Bupati/Walikota dalam AKKOPSI ini terlihat pada hasil AKKOPSI VI di Bandung dimana para Bupati dan Walikota berkomitmen untuk:

  1. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan sumberdaya manusia di daerah
  2. Penguatan kembali dan peningkatan serta konkritisasi Deklarasi Aceh tentang alokasi pendanaan sanitasi pada APBD minimum rata-rata 2% untuk menjawab kebutuhan pemenuhan Universal Access sesuai kemampuan dan kewajiban pemerintah daerah
  3. Kesiapan meningkatkan kualitas dokumen Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten dan memorandum program sejalan dengan tahapan pencapaian target Universal Access
  4. Mempercepat pemenuhan kriteria kesiapan (readiness criteria) yang ditetapkan Pemerintah berkaitan dengan pembangunan sarana/prasarana yang berskala kawasan, kota atau regional