Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan pembangunan Kota Solok, diantaranya :

  1. Posisi strategis Kota Solok belum dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perdagangan dan jasa yang terlihat dari pertumbuhan sektor perdagangan yang relatif lambat, walaupun jika dilihat kontribusinya dalam struktur PDRB cukup besar, yaitu sekitar 22% setiap tahunnya.
  2. Disisi lain, Posisi Kota Solok yang terletak di persimpangan jalan utama beberapa daerah di dalam Provinsi Sumatera Barat juga berpotensi terhadap peningkatan angka kemiskinan dan munculnya berbagai masalah sosial lainnya serta masuknya pengaruh- pengaruh negatif yang berdampak pada lunturnya nilai – nilai adat dan budaya lokal yang berlandaskan ABS-SBK “Syara’ mangato adaik mamakai”. melalui penguatan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
  3. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah terlihat dari rata – rata lama sekolah (RLS) baru mencapai 10,76 artinya rata - rata pendidikan masyarakat Kota Solok baru tingkat SMP. Permasalahan lebih banyak terletak pada aspek kualitas layanan pendidikan dari segi pemerataan distribusi siswa per sekolah, meskipun capaian APK pendidikan dasar dan menengah relatif tinggi. Khusus untuk pendidikan kejuruan, disamping belum adanya keselarasan antara persepsi dunia kerja dan kualitas lulusan SMK yang dihasilkan, juga belum mampu mendorong penciptaan wirausahawan muda. Kenyataan ini merupakan tantangan yang cukup berat untuk menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada awal tahun 2016;
  4. Dengan dicanangkannya target universal access air minum dan sanitasi oleh pemerintah pusat, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang lebih dalam rangka mencapai target dimaksud. Masih banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan layanan air bersih ini, baik terhadap kualitas air, kuantitas maupun kontiniutas. Terkait dengan layanan sanitasi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban, sehingga masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan.
  5. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Solok sebagai kota perdagangan masih dirasakan belum memadai. Penyediaan infrastruktur ini perlu didorong guna meningkatkan aksesibilitas daerah dimana kondisi saat ini prasarana dan sarana perhubungan masih belum memadai, yang terlihat dari mulainya terjadi kemacetan lalu lintas dibeberapa lokasi yang disebabkan kurangnya lebar jalan yang ada.Kondisi ini diperkirakan akan menimbulkan kendala yang cukup berat dalam melakukan kegiatan perdagangan dan jasa serta pengembangan kegiatan ekonomi lainnya yang diperlukan untuk mendorong proses pembangunan Kota Solok secara keseluruhan;
  6. Jumlah dan kualitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang tersedia dan aktif sebagai pelaku utama kegiatan perekonomian, perdagangan dan jasa dirasakan masih sangat terbatas. Permasalahan untuk peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, akses pasar, SDM serta promosi dan informasi, ketersediaan layanan pengembangan usaha dan jaringan bisnis masih perlu menjadi prioritas. Selain itu, koperasi sebagai lembaga pendukung usaha mikro dan kecil juga masih menghadapi berbagai masalah yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut antara lain adalah jumlah koperasi yang aktif masih belum maksimal dan keterbatasan kualitas sumberdaya pengelola koperasi.
  7. Fasilitas pasar, baik yang bersifat tradisional dan modern dan berkualitas sebagai alat dan fasilitas utama untuk mendorong pengembangan kegiatan perdagangan masih dirasakan sangat terbatas jumlah dan kualitasnya. Keterbatasan fasilitas pasar ini tentunya akan menghambat upaya pengembangan ke depan dalam mewujudkan Solok sebagai kota perdagangan;
  8. Kualitas aparatur daerah untuk dapat mendukung reformasi birokrasi dan profesionalisme aparatur sesuai dengan-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dirasakan relatif rendah dan perlu terus ditingkatkan. Upaya ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan jumlah jabatan fungsional yang akan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  9. Pengendalian dan penerapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) secara umum dan pengaturan pedagang kaki lima dan sektor informal secara khusus masih belum dapat berjalan dengan baik. Akibatnya efesiensi penggunaan lahan perkotaan, kualitas lingkungan, kebersihan dan keindahan serta pengaturan tata-ruang kota masih merupakan masalah utama Kota Solok yang perlu ditanggulangi segera;
  10. Pengembangan fasilitas perumahan dan pemukiman penduduk sebegitu jauh kelihatannya masih belum memadai. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warga kota, perlu terus di gerakkan dan di dorong upaya untuk peningkatan fasilitas perumahan dan pemukiman tersebut sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  11. Pengendalian, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah perkotaan ternyata dirasakan masih sangat kurang dan perlu diterus ditingkatkan. Upayakan dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk seluruh warga kota serta mewujudkan pola pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development);
  12. Sampai saat sekarang sumber dana untuk mendukung upaya pembangunan daerah masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Sementara upaya untuk meningkatkan investasi swasta, baik Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sebegitu jauh kelihatannya masih belum banyak terlihat.
  13. Masih minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan belum termasuk dalam kota layak anak
  14. Relatif rendahnya partisipasi masyarakat, dilihat dari swadaya masyarakat terhadap program pemerintah yang mendapat    stimulan.