Musrenbang RKPD Kota Solok Tahun 2017

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2017 dilaksanakan pada Tanggal 29 s/d 31 Maret 2016, dengan acara pembukaan dilaksanakan di Gedung Kubuang Tigo Baleh Kota Solok, dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok (Bidang Pemerintahan; Bidang Ekonomi; Bidang Sosial Budaya dan Bidang Prasarana Wilayah) bertempat di Kantor Bappeda Kota Solok di Jalan Lubuk Sikarah No. 89

Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Solok 2016 - 2021

Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Solok 2016 - 2021 merupakan rangkaian proses pengumpulan data dan informasi, termasuk isu-isu strategis dari segenap unsur pemangku kepentingan sehingga impian Kota Solok menjadi kota yang lebih maju sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 - 2021 "Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertaqwa, dan Sejahtera menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern"

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Disamping itu perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Implikasi Alih Kelola Program Penanggulangan Kemis

Implikasi Alih Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan

Kepala Bappeda Kota Solok Viveri Andra, SH, MSi membuka acara Studi Tematik Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) PNPM Mandiri Perkotaan Tahap II pada tanggal 27 April 2015 di Aula Bappeda Kota Solok. Studi Tematik KBP merupakan wadah bagi stakeholders terkait untuk berbagi (sharing) pengalaman penanggulangan kemiskinan baik di tingkat masyarakat atau di tingkat stakeholders sendiri melalui kajian rutin terhadap penanggulangan kemiskinan. Studi Tematik KBP Tahap II ini bertemakan “Implikasi-implikasi Alih Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan Kepada Pemerintah Kota”.