Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (MUSRENBANG – RKPD) Kota Solok Tahun 2016 direncanakan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 25 s/d 27 Maret 2015, dibuka oleh Walikota Solok H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa, MM, Selasa 25 Maret 2015 bertempat di Gedung Pertemuan Kubuang Tigo Baleh Kota Solok. Adapun peserta dan undangan yang hadir pada Musrenbang Kota Solok 2016 ini terdiri dari, unsur Muspida Kota Solok, Bappeda Prov. Sumatera Barat, Ketua Komisi DPRD Kota Solok, Sekda Kota Solok, Pimpinan SKPD dilingkungan Pemko Solok, Camat dan Lurah se-Kota Solok, Ketua KAN, LKAAM, Bundo Kanduang, Perwakilan LSM se-Kota Solok, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN/D serta Fasilitator Perencanaan Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Solok.

Beberapa hal yang dibahas dalam Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2016 adalah :

  1. Menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2016 yang memuat prioritas pembangunan daerah;
  2. Merumuskan rencana pembangunan tahun 2016 berdasarkan prioritas dan sumber pendanaan;
  3. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat melalui Musrenbang kecamatan;
  4. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016;
  5. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Secara umum beberapa permasalahan mendasar yang perlu diselesaikan dan menjadi perhatian kita bersama adalah terbatasnya anggaran pembangunan daerah secara relatif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang terbatas dan ketersediaan kapasitas dan kualitas birokrasi.

Pada tahun 2016, arah pembangunan Kota Solok diprioritaskan pada :

  • Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
  • Peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  • Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran;
  • Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi;
  • Peningkatan Pelayanan infrastruktur kota, Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih;
  • Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup;
  • Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga serta Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat.